SITUS RESMI - DINAS PERHUBUNGAN - KABUPATEN KARAWANG

img
img

    You are here

    • You are here:
    • Home > Edaran Sosialisasi Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

E D A R A N

DISAMPAIKAN KEPADA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN UNTUK TIDAK BERHENTI DAN/ATAU PARKIR DI SELURUH RUAS JALAN YANG TELAH DINYATAKAN DENGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, YAKNI :

PERINGATAN DAN/ATAU LARANGAN DIMAKSUD DEMI TERCIPTANYA KEAMANAN, KENYAMANAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) KARENA SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN DI DALAM RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN (Undang-undang Nomor : 38 Tahun 2004 Tentang Jalan)

 

KETENTUAN PIDANA

Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 287    Ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan dijalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00  (Lima Ratus Ribu Rupiah).

       Ayat (3)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan dijalan yang melanggar aturan gerak lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Undang-undang Nomor : 38 Tahun 2004 Tentang JALAN

Pasal 63      Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

 

JADIKAN KARAWANG KOTA YANG MEMILIKI

BUDAYA TERTIB DAN TERATUR BERLALULINTAS

 

 

 

 

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Kotabaru – Karawang

Telp. (0264)3166714 – Fax (0264)8386812 Kode Pos 41374

Informasi
  • Profil
  • Visi Misi
  • Media sosial
  • Gambaran Umum

 

  • DINAS PERHUBUNGAN 
  • KABUPATEN KARAWANG
  • Alamat: Jalan Ir. H. Juanda 20
    Kota Baru
    Kabupaten Karawang,
    Jawa Barat,
    Karawang 41374
  • Telp: (0264) 316714
  • Faks: (0264) 8386812
  • Waktu Layanan:
  • Senin-Jum'at: 08: 00 - 15: 45
    Sabtu: Tutup
    Minggu: Tutup
  •  

 

 

Visi:

"Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Terintegrasi"

Untuk kunjungan yang tercakup, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan yaitu:

Misi:

1.  Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri di  Bidang Perhubungan.

2.  Mengimplementasikan Regulasi penyelenggaraan  Perhubungan Yang Sistematis.

3.  Menciptakan Sistem Transportasi Yang  Terpadu di Wilayah Kabupaten Karawang

4.   Meningkatkan fungsi Sarana dan Prasarana Perhubungan. 

5.  Mewujudkan Keterpaduan Layanan Penyelenggaraan  Perhubungan Yang Sinergitas dan Innovatif.

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, dalam Pasal 4 Bab III, bahwa Dinas yang bertanggung jawab membantu Bupati untuk melakukan pembebanan yang menunjuk kepada Daerah. Pada awalnya, Dinas Perhubungan hanya melakukan tugas-tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perhubungan, yaitu: pelayanan perizinan, penyelengaraan urusan perhubungan darat, pelayanan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor, manajemen Terminal Angkutan Penumpang, Manajemen Perpakiran, Pengaturan, lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan baru mulai bekerja sebagian besar Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 s / d 2016, banyak hal yang perlu mendapat perhatian khusus yang diperlukan dan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, di luar itu program sasaran kebijakan dan perencanaan (reorientasi). Reorientasi sasaran bisa diterapkan dengan aturan yang sistematis, didukung oleh tenaga manusia dan profesional, yang mampu menangani tantangan berat dimasa-masa yang akan datang. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Karawang kembali.   Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika, maka tanggung jawab Dinas Perhubungan tidak lagi memperhatikan bidang komunikasi dan informatika. Tugas dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam hal-hal yang meliputi: Pelayanan perizinan, penyelengaraan perhubungan darat, layananan sungai dan laut, Layanan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor, Manajemen Terminal Angkutan Penumpang, Manajemen Perpakiran, perhubungan.